Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum 9 April Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa yang senantiasa memberi karunia dan rahmatnya  setiap hari. Sehingga dapat tersusunnya makalah partisipasi pemilu 9 april 2014 sampai terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai tugas kedua dari mata kuliah softskill pendidikan kewarnegaraan .

Dalam hal ini , saya menyadari penyusunan laporan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan agar saya dapat menyelesaikan laporan kedepannya dengan sangat baik. Dan semoga laporan ini dapat berguna bagi pembacanya.

Jakarta, 20 mei 2014

           

Ricky aliazar

                                                               BAB I

                                                     PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara demokrasi , dimana pemerintahan itu berasal dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaan pemerintahan oleh rakyat ini merupakan bentuk konkrit demokrasi yang artinya akan terjadi persaingan partai politik atau suatu usaha meyakinkan rakyat oleh para calon pemimpin politik agar memilih mereka untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, baik legislatif atau eksekutif di daerah maupun kota. Dalam menjalani kegiatan demokrasi yang procedural maka diadakanlah kegiatan pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu untuk memilih calon calon pemimpin Negara yang baik dan sesuai dengan pilihan rakyat masing masing.

Pemilu digunakan rakyat  untuk memilih calon pemimpin yang baik dan jujur dan sekaligus wadah suara rakyat . namun pada pelaksanaannya seringkali rakyat dibingungkan untuk menentukan pilihannya , dikarenakan pelanggaran yang dilakukan calon legislative dengan memberikan suapan atau janji janji belaka kepada rakyat. Sehingga menimbulkan kemungkinan bahwa suara yang dihasilkan pada pemilu bukan  benar benar suara rakyat. Angka golput yang semakin tinggi dan tingkat antusiame rakyat  pada pemilu yang terkesan acuh tak acuh menimbulkan berbagai macam pertanyaan.

   Dalam hal ini saya mendapat tugas dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.Yaitu partisipasi tentang  pemilu legislatif di tanggal 9 april 2014. dalam Pemilihan Umum, ini merupakan salah satu contoh partisipasi politik di Indonesia, yang mencerminkan nilai Kebebasan , dimana  masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih, mendukung calon yang di inginkan.

Dalam hal lain masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan. Budiarjo (1996:185) menyatakan dalam Negara-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu.

Sebagai pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena dalam Negara demokrasi semua bersumber pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

1.2 Rumusan Masalah

            1.  Bagaimana jalannya pemilu dimasyarakat Indonesia sekarang?

            2.  Bagaimana Tanggapan masyrakat mengenai pemilu di Indonesia?

1.2 Tujuan Penelitian

1.  Mengetahui Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum 9 april 2014

1.3  Metode Penelitian

Untuk menunjang data dan inforamasi yang diperlukan kami menggunakan metode studi pustaka. Adapun teknika yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka
pada metode ini, kami membaca berbagai laporan penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian, membuka internet dan literature lainnya yang berhubungan dengan penulisan laporan.

BAB II

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

Melalui proses pengamatan dan pembauran secara langsung dalam kegiatan pesta demokrasi 9 April 2014. penulis dalam hal ini menemukan data sebagai berikut :

1.      Tanggal Pelaksanaan : 09 april 2014

2.      Lokasi DKI Jakarta

3.      Jumlah DPT yang terekap meliputi enam wilayah Provinsi DKI Jakarta, terbagi di 17.035 TPS, laki-laki 3.558.567 pemilih dan perempuan 3.466.012 pemilih jika di total menjadi 7.024.669 pemilih.

4.      Jakarta Pusat di 8 kecamatan, 44 kelurahan dengan jumlah TPS 1.842 dari 381.790 pemilih laki-laki, 753.880 pemilih perempuan dengan total pemilih di Jakarta Pusat 753.880 pemilih.

5.      Jakarta Utara di 6 kecamatan, 31 kelurahan dengan jumlah TPS 2.887 dari 570.618 pemilih laki-laki, 554.377 pemilih perempuan dengan total pemilih di Jakarta Pusat 1.124.995 pemilih.

6.      Jakarta Timur di 10 kecamatan, 65 kelurahan dengan jumlah TPS 4.675 dari 966.142 pemilih laki-laki, 951.221 pemilih perempuan dengan total pemilih di Jakarta Pusat 1.917.363 pemilih.

7.      Jakarta Selatan di 10 kecamatan, 65 kelurahan dengan jumlah TPS 3.769 dari 792.291 pemilih laki-laki, 775.588 pemilih perempuan dengan total pemilih di Jakarta Pusat 1.567.879 pemilih.

8.      Jakarta Barat di 8 kecamatan, 59 kelurahan dengan jumlah TPS 3.818 dari 836.777 pemilih laki-laki, 804.390 pemilih perempuan dengan total pemilih di Jakarta Pusat 1.641.167 pemilih.

9.      Kepulauan Seribu di 2 kecamatan, 6 kelurahan dengan jumlah TPS 54 dari 11.039 pemilih laki-laki, 8.346 pemilih perempuan dengan total pemilih di Jakarta Pusat 19.385 pemilih.

Di bawah ini adalah hasil suara untuk DPRD DKI Jakarta di seluruh Dapil :

Dapil 1 Jakarta Pusat

Nasdem : 29.463
PKB : 24.555
PKS : 41.788
PDIP : 137.938
Golkar : 37.921
Gerindra : 62.338
Demokrat : 47.887
PAN : 16.847
PPP : 33.882
Hanura : 29.189
PBB : 5.111
PKPI : 5970

------------------------------------
Dapil 2 Jakarta Utara - Kab Kep Seribu

Nasdem : 29.493
PKB : 16.851
PKS : 43.814
PDIP : 92.582
Golkar : 43.641
Gerindra : 36.657
Demokrat : 22.930
PAN : 14.007
PPP : 29.491
Hanura : 25.103
PBB : 6.064
PKPI : 4456

-----------------

Dapil 3 Jakarta Utara

Nasdem : 24.018
PKB : 20.330
PKS : 24.326
PDIP : 128.539
Golkar : 14.178
Demokrat : 75.167
PAN : 10.953
PPP : 15.303
Hanura : 41.448
Gerindra : 49.667
PBB : 4.274
PKPI : 2.835

-----------------------------------

Dapil 4 Jakarta Timur

Nasdem : 12.539
PKB : 74.264
PKS : 41.053
PDIP : 93.801
Golkar : 32.153
Gerindra : 42.330
Demokrat : 35.090
PAN : 18.980
PPP : 43.782
Hanura : 23.411
PBB : 8.217
PKPI : 6.784

----------------------------

Dapil 5 Jakarta Timur

Nasdem : 15.351
PKB : 14.736
PKS : 52.291
PDIP : 105.346
Golkar : 39.541
Gerindra : 50.501
Demokrat : 48.145
PAN : 23.783
PPP : 70.259
Hanura : 27.566
PBB : 4.852
PKPI : 5.349

----------------------

Dapil 6 Jakarta Timur

Nasdem : 10.137
PKB : 14.171
PKS : 40.160
PDIP : 91.451
Golkar : 33.958
Gerindra : 64.167
Demokrat : 46.748
PAN : 20.838
PPP : 50.845
Hanura : 37.617
PBB : 6.726
PKPI : 4.822

-------------------------

Dapil 7 Jakarta Selatan

Nasdem : 13.386
PKB : 18.583
PKS : 48.082
PDIP : 113.136
Golkar : 43.118
Gerindra : 85.908
Demokrat : 29.128
PAN : 12.164
PPP : 45.609
Hanura : 9.250
PBB : 7.989
PKPI : 2.139

------------------------------------------------------------

Dapil 8 Jakarta Selatan

Nasdem : 15.308
PKB : 32.505
PKS : 65.002
PDIP : 117.317
Golkar : 60.859
Gerindra : 63.815
Demokrat : 35.193
PAN : 17.656
PPP : 63.497
Hanura : 49.526
PBB : 5.982
PKPI : 4.050

--------------------------------

Dapil 9 Jakarta Barat

Nasdem : 38.999
PKB : 26.735
PKS : 31.565
PDIP : 164.318
Golkar : 45.188
Gerindra : 46.753
Demokrat : 39.102
PAN : 19.471
PPP : 34.456
Hanura : 62.517
PBB : 5.254
PKPI : 3.282

---------------------

Dapil 10 Jakarta Barat

Nasdem : 22.423
PKB : 17.429
PKS : 36.319
PDIP : 187.415
Golkar : 25.633
Gerindra : 88.376
Demokrat : 31.639
PAN : 18.085
PPP : 64.600
Hanura : 30.333
PBB : 6.240
PKPI : 2.530

Hasil Pemilu Legislatif di Indonesia

Berikut perolehan suara 12 partai politik nasional:

Hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 (FINAL oleh KPU)

NAMA PARTAI	PERSENTASE SUARA
1. Partai Nasdem	6.72%
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9.04%
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6.79%
4. PDI Perjuangan (PDIP)	18.95%
5. Partai Golkar	14.75%
6. Partai Gerindra	11.81%
7. Partai Demokrat	10.19%
8. Partai Amanat Nasional (PAN)	7.59%
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.53%
10. Partai Hanura	5.26%
11. Partai Damai Aceh	0%
12. Partai Nasional Aceh	0%
13. Partai Aceh	0%
14. Partai Bulan Bintang	1.46%
15. PKP Indonesia (PKPI)	0.91%
TOTAL DATA MASUK:	100%

Jumlah seluruh suara sah: 124.972.491 suara          

Bab III.

Penutup

 Kesimpulan

    Bertolak dari keseluruhan pembahasan di atas dicoba menarik beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan pemilu legislativ tahun 2014 telah di laksanakan dengan baik dan sudah ada hasil pemungutan suaranya.bahwa total data masuk adalah 100%.

Saran

            Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam observasi  ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Saya  banyak berharap agar  pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada saya demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.

Daftar Pustaka

http://www.jakarta.go.id/web/news/2013/11/pemilu-2014-kpud-dki-jakarta-tetapkan-7.024.669-pemilih

http://kpujakarta.go.id/

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/24/hasil-rekapitulasi-pdip-kuasai-dki-jakarta

Observasi dan Penelitian Pelaksanaa Pemilu di Indonesia

OBSERVASI DAN PENELITIAN PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

MATA KULIAH SOFTSKILL PENDIDIKAN KEWARNEGARAAN

Disusun oleh :

RICKY ALIAZAR

(36112282)

UNIVERSITAS GUNADARMA

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa yang senantiasa memberi karunia dan rahmatnya  setiap hari. Sehingga dapat tersusunnya laporan penelitian dan observasi pemilu 9 april 2014 sampai terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai tugas pertama dari mata kuliah softskill pendidikan kewarnegaraan dengan kegiatan observasi di TPS 010 Jalan Penggalang VI , kelurahan palmeriam, kecamatan matraman, Jakarta timur.

Dalam hal ini , saya menyadari penyusunan laporan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan agar saya dapat menyelesaikan laporan kedepannya dengan sangat baik. Dan semoga laporan ini dapat berguna bagi pembacanya.

Jakarta, 20 mei 2014

           

Ricky aliazar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara demokrasi , dimana pemerintahan itu berasal dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaan pemerintahan oleh rakyat ini merupakan bentuk konkrit demokrasi yang artinya akan terjadi persaingan partai politik atau suatu usaha meyakinkan rakyat oleh para calon pemimpin politik agar memilih mereka untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, baik legislatif atau eksekutif di daerah maupun kota. Dalam menjalani kegiatan demokrasi yang procedural maka diadakanlah kegiatan pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu untuk memilih calon calon pemimpin Negara yang baik dan sesuai dengan pilihan rakyat masing masing.

Pemilu digunakan rakyat  untuk memilih calon pemimpin yang baik dan jujur dan sekaligus wadah suara rakyat . namun pada pelaksanaannya seringkali rakyat dibingungkan untuk menentukan pilihannya , dikarenakan pelanggaran yang dilakukan calon legislative dengan memberikan suapan atau janji janji belaka kepada rakyat. Sehingga menimbulkan kemungkinan bahwa suara yang dihasilkan pada pemilu bukan  benar benar suara rakyat. Angka golput yang semakin tinggi dan tingkat antusiame rakyat  pada pemilu yang terkesan acuh tak acuh menimbulkan berbagai macam pertanyaan.

Pemilu (Pemilihan Umum) sering disebut sebagai pesta Demokrasi yang

dilakukan sebuah Negara. Dalam sebuah Negara yang menganut paham

Demokrasi, Pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi.

Sistem demokrasi ini dikenal dengan nama Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu di Indonesia dilakukan dengan rentang waktu 5 tahun sekali dan di

selenggarakan oleh suatu komisi independent, di kenal dengan nama Komisi

Pemilihan Umum (KPU) sebagai mana tercantum dalam pasal 15 (ayat 1) Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum yang

menjelaskan bahwa “ Pemilu di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri’.

Secara politis pemilih pemula memang lebih sedikit di bandingkan dengan

pemilih yang lain dan tidak dapat mempengaruhi hasil perolehan akhir suara,

tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik juga memerlukan suara mereka

untuk menanbah perolehan suara yang telah ada,

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa

gejala permasalahan diantaranya :

1. Masih kurang pahamnya pemilih pemula akan proses pelaksanaan Pemilu

2014.

2. Pemilih pemula mudah di pengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu,

terutama oleh orang terdekat.

3. Masih kurangnya minat pemilih pemula untuk mengikuti penjelasan

penjelasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum.

4. Adanya kecenderungana asumsi pada pemilih pemula bahwasannya politik

adalah merupakan konsumsi orang dewasa yang belum bisa dicerna oleh

pemikiran serta tindakan pemilih pemula

1.2 Rumusan Masalah

            1.  Bagaimana jalannya pemilu dimasyarakat Indonesia sekarang?

            2.  Bagaimana Tanggapan masyrakat mengenai pemilu terutama TPS 010 RT 013 ,RW 003, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur?

1.2 Tujuan Penelitian

1.  Mengetahui keadaan dan pelaksanaan pemilu di Indonesia, terutama di TPS 010 RT 013 RW 003 , Kelurahan Palmeriam , Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

2. Memahami tanggapan masyarakat mengenai pemilu?

1.3  Metode Penelitian

Untuk menunjang data dan inforamasi yang diperlukan kami menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Adapun teknika yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara
Pada teknik ini kami melakukan penelitian denangan cara mewawancarai orang yang benar-benar mengetahui tentang arti pemilu seperti panitia pemilu di TPS( tempat pemungutan suara ) yang kami amati.

b. Studi Pustaka
pada metode ini, kami membaca berbagai laporan penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian, membuka internet dan literature lainnya yang berhubungan dengan penulisan laporan.

BAB II

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

Melalui proses pengamatan dan pembauran secara langsung dalam kegiatan pesta demokrasi 9 April 2014 di Jalan Penggalang VI, RT 013, RW 003,Kecamatan Matraman , Kelurahan Palmeriam , Jakarta Timur. penulis dalam hal ini menemukan data sebagai berikut :

1.      Tanggal Pelaksanaan : 9 april 2014

2.      TPS untuk Kelurahan Palmeriam ini tercatat sekitar 10 TPS. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, TPS ini ditempatkan dipinggir kali Penggalang VI  bersebelahan dengan Pos RW 003 dan beberapa warung makan dan warung sembako, sekaligus bersebrangan dengan TPS dari RW lain. Ini diputuskan atas mufakat bersama dengan mempertimbangkan letak tidak jauh dari tempat tinggal para peserta demokrasi  yaitu terletak ditengah perbatasan RT 012 dengan RT 013 dan dekat dengan jalan raya. Sehingga memudahkan proses persiapan dan waktu pemilihan.

3.       Para masyarakat  sebagian besar menggunakan hak pilihnya pada waktu pagi hari yaitu sekitar pukul 09.00 – 11.00 WIB. Mereka memiliki waktu luang siang  hari dan sebagian waktu siang sampai sore mereka gunakan untuk melihat hasil perhitungan.

4.      Tercatat Sebanyak 432 DPT (Daftar Pemilih Tetap) , dengan banyak pemilih laki laki berjumlah 202 dan wanita sebanyak 230 orang.

5.      Di TPS 010 ini , tercatat 149 DPT dengan status belum menikah , 265 DPT sudah menikah , dan 18 DPT pernah menikah.

6.      Daftar Hadir Pemilih Laki Laki dengan jumlah 122 orang , dan 156 Daftar Hadir Pemilih Perempuan .

7.      DPT Tambahan dari TPS lain tercatat sekitar 9 orang yang bukan merupakan warga dari Jakarta dan 15 orang yang tidak terdaftar di DPT.

8.      Di TPS 010  ini juga terdapat masyarakat atau penduduk yang merantau, mulai dari mahasiswa yang kuliah diluar kota hingga mereka yang bekerja di luar kota yang tidak dapat setiap waktu kembali kerumah. Sebagian besar dari mereka ada yang menyempatkan diri untuk pulang kekampung halaman demi untuk menggunakan hak suaranya, selain itu ada juga mereka yang pulang untuk mengurus formulir A5 guna melakukan hak pilihnya di tempat lain, hal ini sebagian besar dilakukan oleh mahasiswa yang kuliah di luar kota.

9.      Tercatat Jumlah suara Tidak Sah 3 orang di DPR, 8 orang di DPD dan 9 orang di DPRD PROVINSI

10.  Adanya anggota golput ( golongan putih ) dan Money Politic yang mencoreng citra  pesta demokrasi di TPS 010. Ini terindikasi dari tutur bicara masyarakat sendiri secara langsung yang justru berbincang dengan terang terangan mengenai kedua hal ini.

11.  Mereka yang tidak golput dan menggunakan hak pilihnya  justru terang-terangan bercerita tentang pilihan wakil rakyatnya, yang seharusnya itu menjadi rahasia dan hanya diri mereka yang tau.

Dengan data di atas kita sebagai warga negara indonesia telah mengetahui bagaimana realita tentang pemilu di kota, yaitu di Penggalang, Kelurahan Palmeriam. Mungkin tidak jauh berbeda dengan kegiatan pemilu yang diselenggarakan didaerah  perdesaan. Tapi dengan melihat apa yang terjadi di dalam kegiatan pesta demokrasi ini tetap mencerminkan bagaimana pelaksanaan pemilu di masyarakat itu sendiri. Kegiatan pemilu di TPS 010 juga dipersiapkan oleh panitia KPU secara matang matang, mulai dari tempat hingga bagaimana proses pemilihan akan berlangsung. Hal ini juga memberi kesan  positif bagaimana tanggapan masyarakat dan antusiasme masyarakat penegak dalam memberikan suaranya ini dalam menanggapi pemilu.

Sebagai warga negara yang baik dan memikirkan tentang kemajuan bangsa memang kita harus menggunakan hak pilih kita sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan pembangunan  pemerintah yang lebih baik, apapun itu alasannya termasuk tinggal di luar kota atau luar wilayah pemilihannya. Dalam masalah ini KPU telah mempermudah cara untuk pindah tempat memilih / TPS. Kita hanya perlu mengurus formulir A5-KPU di KPU kabupaten/kota tujuan tempatnya pindah yang kemudian Panitia Pemungut Suara (PPS) akan menerbitkan formulir C6 atau undangan memilih kepada pemilih pindah untuk dibawa ke TPS pada hari  pemungutan suara, 9 April 2014.

Fenomena golput semakin menipis. Golongan Putih atau lebih dikenal dengan golput merupakan sebuah fenomena yang selalu mengiringi pesta demokrasi pemilu raya di Indonesia. Setiap diadakannya pemilu pasti ada saja masyarakat yang tak menggunakan hak pilihnya atau sering disebut sebagai golput. Padahal semua pandangan menyebutkan bahwa golput itu harus dihindari demi terciptanya  demokrasi yang stabil dan berkualitas. Adanya fenomena Golput ini seharusnya bisa kita cegah dari awal dengan melihat berbagai faktor penyebabnya.

Golput ini bisa terjadi karena dua alasan yang umum yakni karena kesengajaan dan kesalahan teknis pada proses pemilu. Di TPS 010, ada yang golput karena mereka malas mendatangi  TPS dimana mereka terdaftar sebagai DPT. Menurut mereka kerja lebih jelas hasilnya dari pada menggunakan hak suaranya untuk memilih orang yang tidak dikenali mereka, hal ini menujukan bahwa ada pandangan apatis dari masyarakat mengenai pemilu itu sendiri.

Sehingga menurut penulis ada 3 hal pokok yang membuat masyarakat melakukan golput.

1.Pandangan Subyektif Terhadap Calon Legsilatif

 

Sebagian besar masyarakat akan menilai caleg berdasarkan track record(rekam Jejak) mereka dalam dunia politik, hal inilah yang biasanya menjadi bias. Masyarakat cenderung menilai para caleg berdasarkan kata hati mereka baik itu secara penampilan, sosok maupun cara caleg tersebut bekerja. Padahal  belum tentu semua yang mereka lihat terbukti nyata pada kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu banyak juga caleg yang tak mereka kenal justru diacuhkan begitu saja tanpa menilai terlebih dahulu visi dan misi yang dimiliki oleh tiap-tiap caleg. Jadi intinya masyarakat akan memilih caleg yang menurut mereka sesuai saja, ketika tidak ada yang sesuai maka mereka akan memutuskan untuk tidak memilih atau Golput.

2.Kesalahan Teknis

Tak ada yang sempurna, mungkin inilah gambaran alasan yang kedua. Pada dasarnya pemilu sudah dirancang sedemikan rupa untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menentukan siapa yang ingin mereka pilih nantinya. Namun terkadang kesalahan masih sering terjadi pada  penetapan Daftar Pemilih Tetap, Kertas suara yang rusak maupun kecurangan yang lainnya. Dalam beberapa pemilu terakhir hal yang paling sering terjadi adalah jumlah calon DPT lebih banyak dibandingkan dengan orang yang memang menjadi DPT itu sendiri. Biasanya hal ini disebabkan karena adanya dua KTP yang dimiliki oleh kaum urban, yang paling sering terjadi biasanya di Jakarta dimana setiap orang yang memiliki KTP jakarta pasti akan terdaftar untuk jadi DPT.             

Sementara didaerahnya sendiri mereka juga terdaftar menjadi  DPT sehingga satu orang otomatis memiliki dua suara. Padahal orang tersebut  pasti hanya menggunakan salah satunya saja sehingga hal ini membuat angka golput semakin tinggi. Untungnya pada pemilu 2014 ini pemerintah telah melakukan revolusi KTP dengan diberlakukannya KTP Elektronik yang  bertujuan untuk mengantisipasi KTP dobel tersebut sehingga angka golput  bisa dicegah.

            3.Sikap Apatisme Terhadap Pemilu

 

Sikap apatis atau ketidakpedulian merupakan gejala negatif yang makin  berkembang di masyarakat sekarang. Biasanya sikap apatisme ini timbul karena kekecewaan terhadap partai politik ataupun tokoh politik yang ada sekarang ini. Hal ini mendorong masyarakat untuk acuh terhadap pemilu raya sehingga angka golput menjadi tinggi. Dalam berbagai survei yang telah dilakukan, sebagian besar sikap apatisme ini timbul biasanya pada kalangan  pemuda. Mereka biasanya tak mau ambil pusing terhadap sistem politik maupun demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Apalagi para pemuda  juga memiliki sensifitas yang sangat tinggi terhadap setiap peristiwa yang terjadi di dunia politik indonesia. Dan keadaan politik yang semakin carut marut serta kasus korupsi dimana-mana, tentu akan membuat para pemuda semakin benci dengan perpolitikan tanah air sehingga menimbulkan sikap apatisme yang tentunya akan meningkatkan angka golput. Sebenarnya ini semua bisa dicegah dengan adanya sosialisasi di sekolah atau kampus-kampus diseluruh indonesia. Isinya bisa berupa seminar maupun kampanye anti golput, karena suara pemuda merupakan satu dari yang terbesar melebihi angka 40% dari total DPT nasional.                                                                                                                              

Tiga penyebab golput tersebut seharusnya bisa segera kita evaluasi dan menjadi cerminan nyata untuk demokrasi di negeri ini. Bagaimanapun juga Indonesia membutuhkan suara semua rakyatnya untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik. Perubahan kearah  positif bisa diwujudkan hanya dengan dukungan masyarakat yang tinggi. Dan tingginya angka golput tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kurang antusias dalam membuat negeri ini menjadi lebih baik.  

Selain Golput, diTPS 010 juga terindikasi adanya money politik, ini terbukti dari uraian salah satu masyarakat TPS 010 yang merupakan teman penulis sendiri. mereka mengaku mendapat uang yang menurut mereka bernama Uang sumbangan dari kader kader caleg, yang kemudian mereka disuruh untuk menggunakan hak suaranya untuk memilih caleg yang memberikan uang tersebut.

Politik uang atau money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah  bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau  bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan membuat politik uang semakin menjadi. Tingkat kesejahteraan di masyarakat pedesaan itu biasanya rendah, sehingga politik uang ini marak terjadi di daerah ini.

Meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan indikator  penting untuk memudarkan berkembangnya praktek money politic, karena sebagian  besar masyarakat hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa menyadari efek yang timbul di masa depan. Praktek money politic dapat menghancurkan masa depan negara ini karena praktek money politic ini akan cukup menguras keuangan suatu partai atau  perorangan yang mencalonkan diri pada pemilu sehingga setelah terpilih di pemilu akan memicu niat untuk tindak korupsi. Dengan melihat ini, penulis juga berpendapat bahwa masyarakat pada umumnya terutama masyarakat pedesaan masih kurang mengerti tentang artinya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Mereka cenderung lebih memikirkan diri sendiri dari pada kepentingan nasional. Ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang menerima politik uang dan melakukan perintahnya. Masyarakat juga kurang paham tentang kaidah pemilu itu sendiri. Pemilu adalah untuk mencari pemimpin bangsa yang lebih baik dan melaksanakan kedaulatan raakyat.

 Namun pada praktiknya sebagian besar masyarakat tak acuh dengan

arti pemilu itu sendiri. Asas pemilu adalah “Luber Jurdil” yaitu, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil “ . Namun pada asas Bebas ini tidak dicerminkan sama sekali. Mereka memilih caleg yang bukan merupakan pilihan mereka sendiri, namun dari kemauan orang lain yang mengaturnya. Tentu unsur bebas disini hilang. Asas rahasia juga tidak berjalan dengan semestinya, ini mungkin kurang sadar nya masyarakat itu sendiri, yang seharunya pilihan wakilnya menjadi rahasia nya sendiri justru diceritakan bersama.

FOTO :

DPT(Daftar Pemilih Tetap)

BAB III

PEMETAAN POLITIK

metodelogi yang digunakan oleh kandidat legislator, baik pada aspek internal atau yang dikenal dengan tim pemenangan kandidat, serta pada aspek eksternal, yaitu tim sukses yang dibentuk oleh partai politik. Pilihan strategi yang tepat akan menjadi sangat penting, agar proses pemenangan bisa efektif dan efisien (secara politik dan ekonomi).

Disinilah penting bagi kandidat dan elemen pendukungan mendesain dan menyusun rencana strategi pemenangan kontestasi pemilihan anggota legislatif. Pemilihan strategi tentu ditujukan untuk dua hal yaitu pertama, untuk mengetahui peluang prosentase kemenangan sebelum penyelenggaraan pemilu legislatif dilaksanakan. Kedua, untuk mengetahui siapa sesungguhnya lawan politik yang kuat, dan ketiga, untuk mengetahui berapa resource finansial yang harus dipersiapkan.

Ketiga tujuan tersebut tentu masih mejadi informasi awal menuju hasil akhir, yaitu memenangkan pilkada (kemenangan). Oleh sebab itu  pengetahuan dan pemahaman yang mendasar soal berbagai strategi dan cara untuk melewati seluruh proses dan tahapan pilkada merupakan hal yang tidak bisa di tawar lagi.

Setelah para kandidat dinyatakan lulus verifikasi KPU, dan mendapatkan bukti yang syah (SK KPU), maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan sistem dan metodelogi kerja kontestasi yang baik, yaitu  sistem dan metodelogi kerja   manejerial.  Berdasarkan pengalaman, penulis memulai daeri pendekatan sistem GIS, (geografi informasi sistym). tujuannya adalah untuk memberikan data-data untuk membantu pengambilan keputusan politik dalam strategi pemenangan calon. Sistem ini antara lain berisi :

1. Pemetaan wilayah

• Pemetaan jumlah pemilih berdasar DPT
• Pemetaan tokoh dan Organisasi / Lembaga
• Pemetaan kekuatan partai politik berdasar pemilu legislatif keterwakilan di DPRD)
• Pemetaan kekuatan kompetitor

2. Pendataan dan penempatan Tim Sukses

3. Pendataan dan distribusi atribut/peraga kampanye

4. Pendataan target dukungan/suara  per level (TPS, desa, kecamatan, dapil, kabupaten)

5. Pendataan tahapan kampanye dan rencana kerja

6. Simulasi perolehan suara dari setiap kegiatan kampanye yang dilaksanakan

7. Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan software khusus DPT

8. SMS Centre, yang menyediakan fasilitas :

• Penerimaan data laporan kejadian/berita dari Tim Sukses
• Penyebaran (broadcast 1 pesan ke banyak tujuan) SMS ke :Pemilih, Simpul Tim Tingkat Dapil, Simpul Tim Tingkat Kecamatan, Simpul Tim Tingkat Desa/Kelurahan, Seluruh Tim Sukses,  Penerimaan laporan perolehan suara sementara (sesuai lokasi tim sukses)

9. Quick – Real Count perhitungan perolehan suara

•     Perhitungan cepat (Quick Count) perolehan suara dari sampling TPS yang ditentukan
•     Laporan detail perolehan
•     Laporan rekapitulasi perolehan suara dari waktu ke waktu

Pemetaan politik yang terjadi di TPS 010 di pegang oleh 2 partai meski lebih mencondong ke partai demokrat, Namun partai PAN tak kalah mendapat banyak dukungan. Ini terjadi karena 4 caleg sebelum pemilihan mengadakan pertemuan setidaknya 3 CALEG dari Partai PAN dan mengundang lapisan masyarakat di daerah tersebut, seperti tokoh masyarakat , ketua RT dan RW. Disinilah terjadinya Money Politik Caleg dari PAN membagikan uang sebesar 100 rb per orang.

Sedangkan, Dipartai Demokrat mengadakan pertemuan hanya sekali dan  membagikan sembako dan juga tak kalah melakukan money politic , membagikan uang 50rb orang di POS RW tempat diadakannya pertemuan.

Namun pada hari H nya , PAN gagal meraih suara terbanyak, dengan Demokrat nomor 1 dengan suara terbanyak, PAN nomor 2 , disusul Golkar nomor 3.

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pesta demokrasi atau pemilu  belum berjalan sesuai dengan kaidahnya. Masyarakat secara umum belum menyadari apa itu Pemilu di suatu negara demokrasi. Masih banyak masyarakat yang memiliki ego tinggi tanpa memahami kedaulatan rakyat yang melibatkannya dalam membentuk  pemerintahan di negara ini. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya pendidikan politik didalam masyarakat. Masih banyak masyarakat yang apatis terhadap pemilu raya ini, masih banyak masyarakat yang menjadi golongan putih, dan masih banyak juga masyarakat yang menerima politik uang, sehingga sangat diperlukan pendidikan  politik bagi masyarakat guna menyadari dan menjadikan Indonesia menjadi negara Demokrasi yang murni.

Saran

Pemerintah atau partai politik seharusnya menggunakan dana kampanye untuk tidak hanya membuat acara hiburan semata untuk masyarakat. Seharusnya  pemerintah atau partai politik lebih menekankan ke pendidikan politik ke masyarakat yang masih sangat kurang demi menunjang masyarakat yang cerdas akan politik dan tidak mudah untuk dimanfaatkan golongan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.scribd.com/doc/225852276/Laporan-Observasi-Pemilu

https://data.kpu.go.id/dps.php

http://kpujakarta.wordpress.com/data/

http://wartakota.tribunnews.com/2013/07/17/ada-16.916-tps-di-jakarta-pada-pemilu-2014